Since24News.com|Simalungun – Dua fraksi DPRD Simalungun meminta Bupati untuk melakukan evaluasi bahkan mengganti Pimpinan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Simalungun Hotbinson Damanik. Dua fraksi masing-masing PDI Perjuangan dan Partai Demokrat menyampaikan desakan evaluasi tersebut dalam sidang penyampaian pendapat akhir fraksi atas Ranperda RAPBD 2026.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, H. Mariono, menilai kepala dinas PUTR gagal menjalankan tugas, baik dalam menghadiri rapat bersama Komisi II DPRD maupun dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
“Sudah kita bahas di fraksi. Mereka bermitra dengan Komisi II, tetapi dari keterangan anggota fraksi, kepala dinas selalu beralasan saat dipanggil,” ujar Mariono, Minggu (30/11/2025).
Ketua Komisi II DPRD Simalungun, Maraden Sinaga, juga mengungkap Hotbinson Damanik kerap mangkir dari undangan rapat koordinasi. Ia menyoroti serapan anggaran PUTR yang hanya 46 persen hingga 28 November 2025.
“Masih di bawah 50 persen, sementara tahun anggaran tutup 20 Desember. Waktu sudah sangat sempit,” katanya.
Maraden menambahkan, percepatan pengerjaan jelang tutup tahun berpotensi menurunkan kualitas pekerjaan. “Kalau pun bisa terserap, mutunya bisa kurang baik karena pengerjaan terburu-buru,” ujarnya.
Ia menegaskan perlunya pergantian pimpinan PUTR. “Masih banyak putra-putri Simalungun yang lebih mumpuni,” ucapnya.
Desakan evaluasi juga didukung Fraksi Partai Demokrat. Juru bicara fraksi, Andre Andika Sinaga, menyatakan sepakat dengan sikap PDIP.
“Fraksi Demokrat mendukung usulan fraksi PDIP agar Bupati Simalungun mengevaluasi jabatan Kadis PUTR dan menggantinya, dengan pertimbangan tidak ada itikad baik dalam kemitraan,” katanya.
Desakan dua fraksi ini menjadi salah satu catatan penting dalam pembahasan RAPBD 2026. Publik menunggu langkah Bupati Simalungun terhadap tuntutan evaluasi tersebut. (Snc)
