Since24News.com|Toba – Bupati Toba Effendi Sintong Panangian Napitupulu diminta untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh Kepala Puskesmas (Kapus) se-kabupaten Toba, Sumatera Utara, juga Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) dr. Freddi Sibarani.
Hal ini buntut dari mencuat dan terungkapnya adanya pemotongan uang perjalanan dinas ke lapangan / Desa yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar 25 persen dari jumlah keseluruhan (per Tri Wulan) per Orang, yang terjadi di Puskesmas Ajibata.
Mirisnya, menurut beberapa Tenaga Kesehatan (Nakes) Puskesmas peruntukan pemotongan uang perjalanan itu salah satunya disetorkan kepada Dinas Kesehatan.
“Jadi uang perjalanan kami itu cair dulu ke rekening kami masing-masing, setelah itulah Koordinator program masing-masing meminta 25 persen dari jumlah keseluruhannya, salah satunya katanya untuk Dinas Kesehatan,” ucap beberapa orang Nakes Puskesmas Ajibata.
Adanya aksi pemotongan uang perjalanan yang telah berlangsung lama di Puskesmas Ajibata, tidak dibantah oleh dr. Freddi Sibarani selaku Kadinkes.
“Bukan Kapus yang kutip itu, jadi tidak pungli Namanya, itu dikutip oleh Pegawai berdasarkan kesepakatan bersama mereka, untuk mendanai beberapa kegiatan mereka sendiri,” kata Freddi saat dikonfirmasi belum lama ini.
Pernyataan Kadinkes Toba tersebut pun dibantah beberapa Nakes Puskesmas Ajibata, “tidak benar itu, semua kegiatan di Puskesmas yang bersifat pelayanan keseluruhannya dibiayai oleh negara, tidak ada pernah kesepakatan,” ucap Nakes Puskemas Ajibata yang berharap identitasnya tidak dicantumkan.
Kepala Puskesmas Ajibata dr. Siti, Ketika disambangi oleh Media ini di Kantor Dinas Kesehatan kabupaten Toba belum lama ini, berjanji akan memperbaiki suasana hubungan sesama Nakes menjadi lebih baik lagi.
Namun sangat disayangkan, meskipun telah berjanji untuk memperbaiki suasana, Kapus Ajibata diduga memaksa seluruh anak buahnya untuk menandatangani surat pernyataan perdamaian sekaligus pernyataan bahwa tidak pernah ada pengutipan uang selama dirinya menjabat sebagai Kapus di tempat tersebut.
Sebelumnya, Inspektorat juga telah memanggil dan memeriksa sebahagian Nakes Puskesmas Ajibata terkait adanya pengutipan uang tersebut.
“Kami diperiksa di Inspektorat, setelah Kapus menyuruh kami menandatangani surat perdamaian yang juga menyatakan bahwa tidak pernah ada pengutipan selama Beliau menjabat Kapus,” ucap salah seorang Nakes lainnya.
Tindakan Kapus Ajibata yang diduga mendesak seluruh anak buahnya menandatangani surat pernyataan tersebut dianggap berlebihan dan menyalahi aturan. Selain diduga menyiapkan pembelaan bagi dirinya, dr. Siti juga diduga menganggap bahwa semua pemberitaan terkait adanya pengutipan uang di Puskesmasnya merupakan berita bohong dan hoax.
Salah seorang Tenaga Kesehatan yang bertugas di Puskesmas lain di kabupaten Toba mengatakan bahwa apa yang terjadi di lingkungan dinas Kesehatan Toba adalah hal serius yang perlu ditangani langsung oleh Bupati.
“Tidak banyak Nakes di Toba ini yang berani bersuara dan mengungkap kebenaran apa sebenarnya yang terjadi terlebih atas hak mereka, ini harus dibongkar semuanya dan Pak Bupati harus mengetahui ini sehingga semua hak Nakes dapat diterima sebagaimana mestinya,” kata seorang Nakes yang bertugas di Puskesmas di kabupaten Toba, Rabu (5/11/2025). (Snc)
