Since24News.com|Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memblokir anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar Rp14 triliun. Karenanya, proyek tersebut harus dihentikan sementara karena anggarannya belum cair.
Pemblokiran anggaran ini pertama kali diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat ditemui di Kompleks Parlemen pada Kamis (6/1). Hal ini diakui buntut kebijakan efisiensi anggaran.
Dody bahkan secara gamblang mengakui anggaran yang dipangkas akan digunakan pemerintah untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,” ujar Dody kala itu sambil berguyon.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diblokir oleh Prabowo melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani sekitar Rp14 triliun.
Diana mengatakan anggaran itu tersebar di empat direktorat jenderal. Saat ini, dana tersebut masih berada di Kementerian Keuangan.
“Itu mungkin masih ada Rp14 triliunan, mungkin, Rp14 triliunan hitungan-hitungan yang sedang kita kumpulkan semuanya,” ujar Diana di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (7/2).
Lalu bagaimana nasib IKN dengan isu pemblokiran anggaran sebesar Rp14 triliun ini?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan pemblokiran anggaran IKN adalah isu lama yang tidak mengejutkan.
Apalagi Prabowo dalam setiap kebijakannya memang menginginkan efisiensi anggaran untuk kegiatan yang tidak berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi.
“Pak Prabowo kemarin itu saat dia melakukan efisiensi (bilang) bahwa setiap belanja harus mendukung produktivitas dalam tanda kurung pertumbuhan ekonomi dan setiap belanja harus mengarah kepada swasembada pangan dan energi. Dengan dua kriteria ini nggak masuk itu IKN,” ujar Ronny.
Ronny menduga Prabowo tidak ingin anggaran dihabiskan besar-besaran untuk pembangunan IKN, tapi dampaknya tidak sebesar program lain seperti Makan Bergizi Gratis.
“Jadi jor-joran dibangun di IKN itu enggak akan banyak pengaruhnya ke ekonomi karena multiplier efeknya enggak terlalu besar,” imbuhnya.
Ronny pun melihat bahwa pembangunan IKN memang tidak lagi jadi prioritas di pemerintahan Prabowo. Sehingga pengurangan biaya atau anggaran untuk saat ini adalah hal yang tepat.
Namun, ia melihat belanja pemerintah akan tetap sama. Pasalnya, nominal belanja APBN masih tetap sama, bedanya hanya penempatannya yang diubah tapi dampak ke perekonomian berbeda.
“Walaupun dikurangkan sana sini, tapi total APBN kan tidak berkurang, total belanja tidak berkurang, cuma relokasi anggaran, termasuk pengurangan anggaran di IKN,” kata Ronny.
Pemblokiran anggaran dinilai tidak akan mempengaruhi kepercayaan investor. Sebab, sejak awal investasi swasta masuk ke ibu kota baru itu karena ‘special treatment’ atau perlakuan khusus.
“Saya rasa ini tidak akan mengubah pandangan investor ke Indonesia ya, mereka akan tetap berinvestasi apabila ada yang dilihat menarik,” jelasnya.
Ronny melihat apabila IKN tidak berlanjut, maka banyak opsi yang bisa dipilih pemerintah untuk alih fungsinya, misalnya bisa menjadi Ibu Kota Kalimantan Timur, special economic zone untuk sektor pariwisata tertentu hingga pusat kantor pertambangan di wilayah tersebut.
“Jadi ini tergantung arah kebijakan pemerintah terhadap IKN ini nantinya seperti apa. Tapi dilihat dari kucuran anggaran yang tidak terlalu besar lagi, mungkin akan mengarah ke penyerahan ke daerah nantinya. Suatu waktu akan dikelola oleh daerah, akan menjadi otorita seperti otorita Batam yang masuk Riau dan sebagainya,” terang Ronny. (Snc)
