Since24News.com|Simalungun – Suhu perpolitikan kabupaten Simalungun, Sumut, mulai memanas, pasca dikabarkan bahwa ada beberapa bakal calon (Bacalon) Bupati dan Wakil Bupati yang sudah mendaftarkan diri ke Partai Politik (Parpol).
Beberapa Bacalon yang diketahui telah mendaftarkan dirinya ke Parpol yaitu pasangan Budi Radjamanggala Purba dengan Heru Mas Nugroho yang telah menyambangi kantor DPC Demokrat kabupaten Simalungun, kemudian Petahana, Radiapoh Hasiholan Sinaga diketahui telah mendatangi kantor DPC Golkar dan PDIP Simalungun.
Berbagai tanggapan dan pendapat pun bermunculan memasuki tahapan proses Pilkada tahun 2024 di kabupaten Simalungun.
Beberapa tokoh masyarakat menyampaikan tanggapannya bahwa Radiapoh (RHS) sudah tidak layak lagi untuk memimpin kabupaten Simalungun, karena dirinya diduga telah melakukan pembohongan publik bagi warga kabupaten Simalungun.
Dipandang dari suasana perpolitikan saat ini, RHS merasa telah diatas angin karena di periode yang lalu dirinya bersama Zonny Waldi berhasil memenangkan pertarungan dan menjadi pasangan Kepala Daerah kabupaten Simalungun.
Sehingga dikabarkan RHS tetap memilih Zonny Waldi (ZW) menjadi pendampingnya di perhelatan Pilkada 2024 mendatang.
Kehadiran ZW di periode kedua mendatang ternyata mendapat kritikan dari Pengamat dan tokoh masyarakat.
“Menjadi Wakil Bupati dan Calon Wakil Bupati di periode mendatang, ZW sama sekali tidak memiliki keterwakilan dari pihak manapun, sehingga di pengalaman periode pertama menjadi penentu bagi warga Simalungun bahwa kehadiran ZW bagi RHS tidak berdampak sama sekali untuk merebut kursi kepemimpinan berikutnya,” Tukas Ganda Saragih, salah seorang tokoh masyarakat Simalungun.
Selanjutnya dirinya mengisahkan bahwa beberapa hal yang dilakukan oleh RHS sejak dilantik jadi Bupati Simalungun, akan menjadi faktor utama penyebab kekalahan di periode mendatang.
“Realisasi janji politik kartu Si Kerja yang hingga saat ini tidak terwujud masih jelas dan segar dalam ingatan warga, dan hal ini diduga murni bentuk pembohongan dan pembodohan bagi warga kabupaten Simalungun demi merebut kekuasaan,” tegas Ganda.
“Yang kedua, sejak dilantik RHS selalu ‘berkoar koar’ bahwa dirinya akan mengoptimalkan lahan aset kabupaten Simalungun yang berada di kecamatan Tapian Dolok seluas 200 Ha, menjadi kawasan industri khusus Simalungun, dengan mendatangkan Investor luar, namun kegagalan telah dilakukan oleh Bupati Simalungun ini, karena hingga saat sekarang Investor tersebut gagal masuk, dan status lahan tersebut pun hingga kini menjadi polemik,” pungkas tokoh masyarakat tersebut, Rabu (1/5) siang.
Berikutnya, RHS juga dituding terlalu mencampuri urusan BUMN dan menjadikannya ‘Pahlawan’ bagi para penggarap lahan PTPN IV Unit Bah Jambi.
“Saat itu kan ada permasalahan terkait lahan PTPN IV Unit Bah Jambi yang akan segera dieksekusi oleh perusahaan Negara itu, tetapi RHS dituding dan diduga menjadi ‘Pahlawan Kesiangan’ yang mengatakan kepada kelompok Penggarap bahwa dirinya telah menghubungi Kepala staf Presiden (KSP) untuk segera menghentikan proses eksekusi, dan lagi lagi RHS berbuat kesalahan bagi warga kabupaten Simalungun,” ujar Ganda.
Tokoh masyarakat sekaligus Pengamat Perpolitikan Simalungun tersebut pun menilai bahwa RHS hanya mampu 1 Periode memimpin kabupaten Simalungun.
“Ada wacana yang mengatakan bahwa dengan siapapun RHS dipasangkan pasti akan menang, kami pikir itu hal yang salah, kami menduga RHS hanya memiliki keyakinan bahwa dirinya akan berlabuh dengan partai Golkar dan hal ini akan membuat Pasangan RHS akan diserang habis-habisan oleh Partai lain,” imbuhnya.
“Kami mengamati bahwa saat ini ada kelompok poros ketiga yang sedang bergerilya mempersiapkan pasangan calon yang lain, dan kelompok ini sangat diharapkan oleh masyarakat untuk menjawab kejenuhan dan kerinduan akan kepemimpinan yang bersih tanpa pembohongan,” kata Ganda.
Ganda pun menceritakan bahwa warga sangat antusias dan menyambut secara meriah akan kehadiran poros ketiga tersebut, yang secara pasti tidak mendukung pencalonan RHS dan pasangannya.
RHS dituding sebagai Pimpinan yang sangat rapuh dan banyak masalah yang timbul dan tidak terselesaikan olehnya, termasuk pada janji politik.
“Dimasa kepemimpinan RHS-ZW masih ada terjadi kutipan-kutipan yang semestinya tidak terjadi lagi, dan itu telah menjadi catatan penting dari DPRD Simalungun dimasa kepemimpinannya, masalah keterlambatan penggajian Pangulu yang baru terjadi dengan dalih pembayaran pajak nagori, menjadikan RHS dituding oleh banyak pihak sebagai sosok ‘Raja tega’ dan kami yakin bahwa RHS hanya bertahan pada satu Periode saja,” bilang Tokoh ini dengan mantap. (dy|Snc)
