Since24News.com|NTT – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, merespons kasus kematian seorang anak SD di Kabupaten Ngada. Anak tersebut diduga meninggal akibat tekanan ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan sekolah.
Menanggapi peristiwa itu, Melki menyebut kasus tersebut sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam mendeteksi dan menangani persoalan sosial sejak dini. Ia menilai sistem di berbagai level pemerintahan belum mampu hadir memberi solusi bagi keluarga yang membutuhkan.
“Kegagalan sistem yang ada di pemerintahan provinsi (NTT), (Pemkab) Ngada, hingga ke tingkat bawah. Kita gagal untuk bisa mendeteksi, membantu, dan memberi solusi untuk keluarga tersebut,” jawab Melki, Rabu (4/2/2026).
Pemerintah Provinsi NTT berupaya agar peristiwa yang menjadi tamparan bagi pemerintah ini tidak kembali terjadi, terutama di wilayah pelosok. Ke depan, Pemprov NTT akan memastikan pemenuhan berbagai kebutuhan dasar masyarakat, termasuk sektor pendidikan, agar kejadian serupa tidak terulang.
“Apapun kisahnya ini tamparan keras untuk semua yang sudah kita kerjakan dan kita masih belum berhasil agar tidak ada nyawa yang meninggal sia-sia karena kondisi seperti ini. Saya mengucap belasungkawa sedalam-dalamnya bagi keluarga,” tambahnya lagi.
Melki berjanji akan menyusun cara supaya bisa mendeteksi, merespons cepat dan mencegah hal ini terulang lagi. Ia berharap tak ada lagi anak-anak dari keluarga miskin yang melakukan hal serupa di masa depan.
“Saya harap ini jadi kejadian terakhir di NTT,” tukasnya.
Ia juga sudah berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Ngada. Persoalan ini didengarnya dari berbagai perspektif namun ia tidak mau mencari alibi apa pun atas apa yang terjadi namun fokus menyelesaikan persoalan yang tersisa, termasuk soal adat pemakaman.
“Nanti kita akan memberikan bantuan untuk meringankan beban keluarga,” tukasnya.
Melki juga memastikan social security net yang harus dibangun bersama sehingga mendeteksi hal-hal ini. Pendataan masyarakat miskin, tegasnya, jangan sampai lagi terjadi kesalahan.
“Saya tadi memikirkan, seperti yang saya lihat di beberapa negara, seperti respon cepat dengan dana cepat tanpa birokrasi yang lama untuk membantu hal ini,” tambah dia.
Ia mengetahui administrasi kependudukan korban belum pasti karena sebelumnya masih berpindah kecamatan.
“Siapapun yang miskin harus masuk atau didaftar dan siapapun yang tau ada penduduk miskin tolong didata supaya dapat bantuan sosial,” tukasnya lagi. (Snc)
