Since24News.com|Batam – Penyelundupan calon pekerja migran Indonesia (PMI) dan WNA asal Bangladesh ke Malaysia kembali berhasil digagalkan oleh Tim Satuan Tugas TNI AL dari Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IV Batam.
Komandan Lantamal IV Batam Laksamana Pertama TNI Tiatur Soniarto mengatakan bahwa saat diamankan para PMI dan WNA Bangladesh tengah berada dalam speedboat atau kapal cepat bermesin 40 dan 15PK.
Informasi yang berhasil dihimpun, biaya keberangkatan untuk satu orang dipatok seharga 13 juta hingga 18 juta rupiah bagi yang WNI.
Sementara empat WNA non prosedural Asal Bangladesh, diminta dana masing-masing sekitar Rp79 juta oleh tekong yang berdomisili di Batam
“Delapan calon PMI ilegal diamankan, masing-masing terdiri dari empat WNA Bangladesh, tiga WNI asal Lombok dan seorang tekong berinisial S alias A (30 tahun),” kata Tiatur Soniarto, Senin (1/4).
Ia menjelaskan awalnya tim satuan tugas menerima informasi akan ada pemberangkatan calon PMI secara ilegal dari pelabuhan rakyat Dapur 12 Sagulung menuju Pulau Geranting di Kecamatan Belakang Padang, Minggu (31/3).
Selanjutnya dilakukan pengintaian dan tim melihat ada kapal cepat bermesin 40 PK dan 15 PK masuk mengarah ke dalam Sungai Dapur Arang dan tim langsung melakukan pengejaran terhadap kapal tersebut
“Akhirnya tim kami berhasil mengamankan delapan orang terkait penyelundupan pekerja non prosedural tujuan Malaysia, masing-masing berinisial S, N, S, M, JI, R, ZK dan M,” ungkapnya, mengutip Antara.
Dia menyampaikan terhadap ketiga calon PMI non prosedural dan seorang tekong diserahkan kepada pihak Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI). Sementara pekerja WNA asal Bangladesh diserahkan kepada pihak Imigrasi untuk dipulangkan ke daerah asal.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali telah menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima serta melaksanakan kerja sama dan bersinergi dengan instansi terkait guna menjamin keamanan.
“Terlebih di wilayah perbatasan seperti Kepri, rawan penyelundupan pekerja ilegal ke negara tetangga, Malaysia,” kata dia. (dy|Snc)
