Since24News.com|Jakarta – Dikabarkan bahwa, sehari sebelum pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, dirinya sempat mengumpulkan beberapa elit politik partai berlambang pohon Beringin tersebut.
Jumat (9/8) malam, Airlangga mengumpulkan sejumlah elite Partai Golkar di sebuah restoran di Menteng, Jakarta Pusat. Mereka makan malam sambil berbincang soal urusan partai.
Dalam pertemuan itu, ada beberapa nama populer. Misalnya, Anggota DPR Fraksi Golkar Robert Joppy Kardinal, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo, Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Barat Maman Abdurahman, Anggota Dewan Penasihat Partai Golkar Jusuf Hamka, dan Bendahara Umum Partai Golkar Dito Ganinduto.
Makan malam itu berjalan santai. Para elite Golkar makan bersama dan mengobrol sekitar dua jam. Pertemuan berakhir sekitar 21.00 WIB.
Tak ada pernyataan Airlangga bakal mundur dari ketua umum. Bahkan, di akhir pertemuan, para politisi itu menyepakati musyawarah nasional (munas) Golkar tetap digelar sesuai jadwal pada Desember 2024.
“Terus selesainya bilang, ‘munas Desember’ karena memang ada tekanan beberapa hari sebelumnya untuk segera munas. Akhirnya semua sepakat munas Desember, lalu bubar,” kata sumber dilansir dari CNN Indonesia.com.
Keesokan harinya, Airlangga menerima surat dari Kejaksaan Agung. Surat itu berisi pemberitahuan pemeriksaan atas kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah dengan jadwal pemanggilan tanggal 13 Agustus.
Sumber itu mengatakan surat tersebutlah yang mengubah sikap Airlangga. Menurutnya, surat itu dibarengi tekanan bentuk lain yang secara spesifik meminta Airlangga mundur.
“Suruh dia mengundurkan diri. Jadi kasus itu disetop. Kalau enggak, dia mau digeledah rumahnya,” ujar sumber tersebut.
Sabtu malam, Airlangga membuat surat pengunduran diri. Keesokan harinya, ia mengumumkan pengunduran diri melalui video.
“Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar,” ujarnya melalui video itu.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar saat ditanyai apakah ada Politisasi hukum terhadap Airlangga Hartarto mengatakan, “Kami belum ada info soal itu,” Selasa (13/8).
Ia juga membantah kabar Kejaksaan Agung mempolitisasi hukum untuk menekan Airlangga.
“Penanganan perkara yang kami lakukan tidak didasarkan pada politisasi hukum, tetapi didasarkan pada bukti dan fakta hukum,” kata Harli kepada wartawan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (12/8).
Anggota ‘Aktivis 98 Melawan’ Usman Hamid menduga mundurnya Airlangga dari kursi ketua umum Golkar lantaran diintervensi sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo.
“Meskipun ia telah menunjukkan dukungan-dukungan politik selama Pilpres, tampaknya itu juga diuji dengan prospek sikapnya pada kasus Pilkada serentak. Ketika ada kecenderungan untuk tidak sejalan dengan pemerintahan Jokowi, tampaknya itu kembali mengalami intervensi,” kata Usman dalam acara ‘Jokowi Kudeta Demokrasi: Kasus Golkar’ di sebuah kafe di Jakarta Pusat, Selasa (13/8).
Usman menyinggung kasus intervensi di Golkar merupakan salah satu dari sekian banyak kasus kudeta yang menimpa partai di bawah Jokowi.
Ia mencontohkan di medio 2014-2016 lalu media milik Hary Tanoesoedibjo sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Namun, ketika Hary Tanoe dihadapkan pada persoalan hukum, Hary Tanoe pun berpaling mendukung Jokowi.
Ia juga menyinggung PDIP belum lama ini mengalami gangguan dan sasaran dari perangkat hukum yang dijadikan senjata politik.
“Termasuk yang paling vokal seperti Hasto Kristiyanto, itu juga menjadi sasaran dari bagaimana hukum digunakan sebagai senjata politik,” kata dia.
Kini Golkar telah resmi menunjuk Agus Gumiwang sebagai Plt Ketum Golkar untuk menggantikan sementara posisi yang ditinggalkan Airlangga. (Snc)
